Jakarta — Sorotan terhadap pola pelaksanaan sejumlah program pembangunan yang melibatkan institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali mencuat. Keterlibatan TNI dalam berbagai kegiatan pembangunan, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, perumahan, pertanian hingga sejumlah program sosial, dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh agar kebijakan anggaran negara tetap berjalan efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Sorotan tersebut disampaikan Aktivis Pemuda Timur Seram Indonesia, Muhamad Gurium, di Jakarta. Menurutnya, kritik terhadap keterlibatan TNI dalam sejumlah program pembangunan bukan dimaksudkan untuk mendiskreditkan TNI, melainkan sebagai bentuk perhatian terhadap bagaimana negara mengelola anggaran dan membagi kewenangan antarlembaga.
“Kami tidak sedang mempertanyakan peran dan pengabdian TNI kepada masyarakat. Yang kami dorong adalah evaluasi terhadap pola penggunaan anggaran dan pembagian kewenangan agar setiap institusi dapat bekerja sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya secara optimal,” ujar Gurium.
Evaluasi Bukan Berarti Mengurangi Peran TNI
Gurium menilai, pemerintah perlu melihat kembali apakah setiap program yang dikerjakan melalui institusi TNI memang merupakan pilihan kebijakan yang paling efektif dan efisien dibandingkan apabila dilaksanakan oleh kementerian/lembaga teknis, pemerintah daerah, badan usaha, maupun pelaku usaha lokal yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.
Menurutnya, keberadaan kementerian teknis seperti Kementerian Pekerjaan Umum, kementerian yang membidangi perumahan, serta perangkat pemerintah daerah memiliki fungsi dan kapasitas masing-masing dalam melaksanakan pembangunan.
“Kalau suatu program merupakan pekerjaan teknis pembangunan infrastruktur, tentu perlu dikaji apakah lebih tepat dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang memang memiliki mandat dan kompetensi teknis di bidang tersebut. TNI dapat tetap berperan apabila memang terdapat dasar hukum, kebutuhan strategis, dan alasan efektivitas yang jelas,” katanya.
Karena itu, Gurium mendorong pemerintah untuk tidak semata-mata melihat persoalan dari sisi siapa yang mengerjakan proyek, tetapi lebih jauh mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran, kualitas hasil pekerjaan, transparansi pengadaan, manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta dampaknya terhadap pembangunan daerah.
Jangan Sampai Program Pembangunan Mengurangi Ruang Ekonomi Daerah
Gurium juga menyoroti pentingnya memberikan ruang yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal dalam pelaksanaan program pembangunan.
Menurutnya, pembangunan yang menggunakan anggaran negara idealnya tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah melalui keterlibatan tenaga kerja, kontraktor, pengusaha, UMKM, dan penyedia jasa lokal.
“Jangan sampai anggaran pembangunan masuk ke daerah, tetapi manfaat ekonominya justru tidak cukup dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha di daerah. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan juga menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi lokal dan membuka lapangan pekerjaan,” tegasnya.
Ia menilai persoalan tersebut sangat penting bagi daerah-daerah yang masih menghadapi keterbatasan fiskal dan infrastruktur, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pemerintah Diminta Membuka Data dan Dasar Kebijakan
Lebih lanjut, Gurium mendorong pemerintah pusat untuk membuka informasi mengenai program-program pembangunan yang melibatkan TNI, termasuk dasar hukum, sumber anggaran, mekanisme pelaksanaan, bentuk kerja sama, nilai anggaran, serta ukuran keberhasilan program.
Menurutnya, keterbukaan informasi bukan bentuk ketidakpercayaan terhadap institusi negara, melainkan bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kalau kebijakannya memang memiliki dasar hukum yang kuat, mekanismenya jelas, anggarannya transparan, dan hasilnya memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, tentu publik dapat memahami dan mendukung. Tetapi karena yang digunakan adalah uang negara, maka masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan dan apa hasil yang diperoleh,” ujarnya.
Anggaran Negara Harus Menghasilkan Manfaat Sebesar-besarnya
Gurium menegaskan bahwa pemerintah perlu terus melakukan evaluasi terhadap seluruh belanja negara, bukan hanya terhadap anggaran TNI. Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus ditempatkan dalam kerangka efisiensi anggaran dan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, apabila terdapat kegiatan yang dapat dilaksanakan secara lebih efektif oleh kementerian teknis atau pemerintah daerah, maka pemerintah perlu mempertimbangkan kembali pola pelaksanaannya.
“Yang kami minta bukan sekadar pemangkasan anggaran TNI. Yang kami dorong adalah penataan anggaran secara rasional. Anggaran pertahanan harus kuat untuk mendukung tugas pokok TNI, tetapi program pembangunan sipil juga harus ditempatkan pada institusi yang memiliki mandat dan kompetensi yang tepat,” jelas Gurium.
Ia menambahkan, pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak mengurangi kemampuan TNI dalam menjalankan fungsi pertahanan negara.
“TNI tetap harus kuat. Pertahanan negara tidak boleh dilemahkan. Tetapi kekuatan pertahanan juga harus didukung oleh pengelolaan anggaran yang tepat, sehingga anggaran pertahanan benar-benar fokus memperkuat pertahanan dan keamanan negara,” tambahnya.
Maluku dan Daerah 3T Jangan Terlupakan
Sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pembangunan kawasan timur Indonesia, Gurium berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar kepada daerah-daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, pelayanan publik, lapangan pekerjaan, serta kemampuan fiskal daerah.
Ia menyebut Maluku sebagai salah satu daerah yang membutuhkan perhatian serius dalam pembangunan.
“Ketika negara memiliki keterbatasan anggaran, maka prioritas harus diberikan kepada program yang memberikan dampak langsung dan luas kepada masyarakat. Daerah-daerah 3T, termasuk Maluku, masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, konektivitas, pemberdayaan ekonomi, dan penciptaan lapangan pekerjaan,” tuturnya.
Karena itu, ia berharap pemerintah tidak hanya berorientasi pada jumlah proyek yang dapat diselesaikan, tetapi juga mengukur sejauh mana pembangunan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dorongan kepada Presiden Prabowo
Gurium berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memastikan seluruh kebijakan belanja negara ditempatkan dalam kerangka prioritas nasional yang terukur dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap seluruh program lintas kementerian dan lembaga yang berpotensi mengalami tumpang tindih kewenangan.
“Presiden memiliki tanggung jawab memastikan tidak terjadi pemborosan atau tumpang tindih penggunaan anggaran. Kalau ada program yang bisa dilakukan secara lebih efektif oleh kementerian teknis, pemerintah daerah, atau pelaku usaha daerah, maka itu perlu dikaji. Sebaliknya, kalau keterlibatan TNI memang dibutuhkan karena alasan strategis dan memiliki dasar hukum yang jelas, tentu harus tetap didukung,” katanya.
Ia menegaskan kembali bahwa kritik yang disampaikan bukan ditujukan untuk melemahkan TNI ataupun mempertentangkan TNI dengan kementerian/lembaga lainnya.
“Ini bukan persoalan TNI versus kementerian, bukan pula persoalan pusat versus daerah. Ini adalah persoalan bagaimana negara mengelola uang rakyat dengan sebaik-baiknya. Semua institusi negara harus diperkuat sesuai tugas dan kewenangannya, sementara masyarakat harus menjadi penerima manfaat utama dari setiap kebijakan pembangunan,” tegas Gurium.
Menurutnya, pemerintah harus berani melakukan evaluasi secara objektif terhadap setiap program berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, pemerataan, dan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami berharap Presiden Prabowo memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar bekerja untuk rakyat. Perkuat TNI untuk pertahanan negara, perkuat kementerian teknis untuk pembangunan, perkuat pemerintah daerah untuk pelayanan publik, dan berikan ruang kepada pengusaha serta tenaga kerja lokal untuk ikut tumbuh. Dengan pembagian peran yang jelas, pembangunan akan lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan lebih luas, terutama oleh masyarakat di daerah 3T termasuk Maluku,” tutup Gurium.